Kapolres Kutim Bersama Disnaker Kutim Gelar Silaturahmi Dengan Apindo Kadin Dan Buruh Se Kutai Timur

Kapolres Kutim Bersama Disnaker Kutim Gelar Silaturahmi Dengan Apindo Kadin Dan Buruh Se Kutai Timur

Latar Belakang Penyelenggaraan Silaturahmi

Dalam rangka mempererat hubungan antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dunia usaha, dan para pekerja di wilayah Kutai Timur, Polres Kutai Timur bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kutai Timur menggelar acara silaturahmi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta perwakilan buruh se-Kutai Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga stabilitas hubungan industrial dan menciptakan iklim kerja yang kondusif di tengah dinamika sosial ekonomi yang berkembang pesat di kawasan ini.

Kutai Timur, sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di Kalimantan Timur, dikenal memiliki banyak perusahaan besar di sektor pertambangan, perkebunan, dan agroindustri. Hubungan antara pengusaha dan pekerja sangat menentukan kestabilan pembangunan daerah. Tidak jarang, dinamika hubungan industrial berpotensi menimbulkan gesekan atau masalah yang, jika tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak pada keamanan dan kenyamanan bersama. Oleh karena itu, kehadiran aparat kepolisian dan Disnaker pada forum seperti ini dirasakan sangat penting.

Tujuan dan Harapan Kegiatan Silaturahmi Stakeholder

Kapolres Kutai Timur menegaskan bahwa acara silaturahmi ini bertujuan memperkuat sinergi antara seluruh pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Ia berharap, melalui pertemuan ini, dapat tercipta pola komunikasi yang efektif sehingga segala permasalahan yang timbul dapat diatasi melalui musyawarah dan dialog terbuka.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni, namun merupakan langkah nyata membangun komunikasi yang intensif serta silaturahmi yang kuat antara kepolisian, pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja di Kutai Timur. Kami sangat berharap, komunikasi ini bisa mencegah terjadinya konflik ataupun miskomunikasi di lapangan,” ujar Kapolres Kutai Timur dalam pidatonya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kutim menambahkan bahwa pemerintah daerah sangat berkepentingan terhadap terpeliharanya hubungan industrial yang harmonis. Ia menegaskan, pihak Disnaker siap menjadi mediator dan fasilitator jika terjadi perselisihan antara perusahaan dengan pekerja. Menurutnya, solusi terbaik dapat tercapai melalui dialog, negosiasi, dan mediasi.

Peran Apindo dan Kadin dalam Membangun Hubungan Industrial

Ketua Apindo Kabupaten Kutai Timur menilai langkah yang diambil Kapolres dan Disnaker sebagai bentuk inisiatif positif guna menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Apindo dan Kadin selaku wadah dunia usaha siap mematuhi aturan ketenagakerjaan serta bersinergi menciptakan suasana kerja yang kondusif di seluruh perusahaan di Kutai Timur.

“Kami sangat mengapresiasi forum silaturahmi seperti ini. Dengan adanya komunikasi yang terbuka bersama seluruh stakeholder, segala masalah dan dinamika di dunia kerja dapat segera dicari jalan keluarnya secara bersama-sama. Dunia usaha membutuhkan stabilitas agar investasi tetap berjalan dan tenaga kerja pun memperoleh perlindungan yang layak,” kata Ketua Kadin.

Partisipasi Aktif Serikat Buruh dan Aspirasi Tenaga Kerja

Tidak kalah penting, perwakilan serikat buruh dan pekerja dari berbagai sektor di Kutai Timur turut hadir memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi. Sejumlah persoalan seperti upah minimum, hak normatif buruh, perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), hingga mekanisme penyelesaian perselisihan menjadi isu yang dibahas dalam forum ini. Perwakilan buruh menegaskan bahwa mereka sangat mendukung langkah-langkah membangun komunikasi tripartit di Kutai Timur.

Serikat buruh berharap, ke depan pemerintah dan kepolisian tetap memberi ruang dialog yang luas sehingga setiap kebijakan terkait ketenagakerjaan bisa dipahami dan dijalankan bersama. Buruh juga mengingatkan agar perusahaan mematuhi aturan dan hak-hak normatif tenaga kerja sebagaimana diamanahkan dalam perundang-undangan.

Dialog Interaktif dan Penyampaian Solusi Bersama

Forum silaturahmi ini diwarnai diskusi interaktif, tanya jawab, dan penyampaian aspirasi secara terbuka. Berbagai persoalan teknis dan strategis, seperti mekanisme pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga jaminan sosial ketenagakerjaan dibahas untuk mencari solusi terbaik. Sejumlah kesepakatan pun dicapai, antara lain komitmen untuk lebih aktif berkoodinasi dalam menghadapi setiap dinamika hubungan industrial di Kutai Timur.

Kapolres menegaskan bahwa keamanan dan kondusifitas daerah merupakan tanggung jawab bersama. “Aparat Polri siap mengawal dan menjadi penengah setiap terjadi perselisihan hubungan industrial, sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Marilah kita jadikan segala perbedaan sebagai kekuatan untuk Kutai Timur yang lebih maju dan harmonis,” ujarnya.

Dampak Positif Kegiatan Bagi Kutai Timur

Acara silaturahmi yang diinisiasi Polres Kutai Timur dan Disnaker Kutim ini disambut sangat antusias oleh seluruh peserta. Kegiatan seperti ini dinilai efektif menyatukan persepsi dalam membangun kerja sama yang produktif. Ke depan, disepakati untuk membuat forum serupa secara rutin, sehingga segala dinamika di dunia kerja bisa segera direspons secara lebih dini dan bersama-sama.

Dengan terbangunnya komunikasi efektif antara kepolisian, pemerintah, dunia usaha, dan buruh, hubungan industrial di Kutai Timur diharapkan tetap harmonis dan kondusif. Hal ini sekaligus menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terus berkembang ini.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, semua pihak diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan demi tercapainya kemajuan dan kedamaian bagi seluruh warga Kutai Timur.